HT: Indonesia Butuh Langkah Konkret

Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) mengatakan Indonesia butuh langkah konkret untuk mengatasi persoalan bangsa. 

“Sampai saat ini semua bicara hal yang besar-besar. Padahal persoalan di Indonesia sederhana. Bagaimana memperhatikan masyarakat bawah agar bisa mengatasi kesenjangan sosial,” kata HT di depan kader DPW Partai Perindo Jawa Barat di Saung Wira, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (7/3). 

Lebih lanjut HT menjelaskan sampai saat ini belum ada langkah konkret pemerintah untuk masyarakat bawah. Kebijakan - kebijakan prorakyat belum ada. Masyarakat di bawah harus berjuang sendiri karena tidak didukung dengan kebijakan. Ambil contoh usaha mikro yang sulit mendapat akses modal. Selain itu bunga pinjaman dari bank juga masih sangat tinggi. 

Begitu pula nelayan, buruh, dan petani. Menurut HT, bila tidak ada perubahan, Indonesia tidak akan banyak bergerak maju. Sebab penggerak ekonomi Indonesia didominasi masyarakat menengah atas yang jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan masyarakat bawah. 

Hal yang berbeda akan terjadi bila masyarakat bawah didorong dengan kebijakan yang tepat. Dengan begitu, penggerak ekonomi Indonesia akan jauh lebih banyak. Pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa melesat. “Tujuan Partai Perindo jelas, ingin Indonesia menjadi negara maju,” ujar HT. 

Dia mengatakan, saat ini pertumbuhan ekonomi belum merata. Hanya kalangan menengah atas yang menikmatinya. “Terjadi ketimpangan antara kaya dan miskin. Indonesia mengalami rasio gini tertinggi selama 20 tahun,” katanya. 

Seperti diketahui, rasio gini adalah parameter kesenjangan sosial. Saat ini rasiogini Indonesia di atas 0,41. Semakin tinggi nilai rasio tersebut, semakin Indonesia mengalami ketimpangan. Selain itu, HT menegaskan perhatian yang lainnya adalah masalah pendidikan, kesehatan, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi. “Bila hal-hal tersebut bisa diatasi, Indonesia akan menjadi negara maju,” ujar dia. 

Rencananya, selain di Jawa Barat HT akan memberikan pengarahan kepada pengurus dan para kader di 34 provinsi. Dia mengaku akan keliling Indonesia selama tiga bulan untuk menyamakan visi dan misi. “Supaya semua bergerak satu tujuan. Bisa sejalan dalam menjalankan program,” tutur HT. 

Kehadirannya di 34 provinsi juga untuk memastikan agar komunikasi antara DPP dan daerah berjalan lancar. Komunikasi yang lancar diyakininya menjadi salah satu kunci keberhasilan sebuah partai. 

Perindo akan melakukan rekrutmen kader minimal sebanyak 4.275.000 orang di mana 1,5 juta orang adalah pengurus partai seluruh Indonesia. Kemudian 2.775.000 orang merupakan kader penggerak dari program kaderisasi formal. Mereka diambil dari 81.635 desa. Di tiap desa direkrut 34 orang. 

Sebelumnya Ketua DPP Partai Perindo Bidang Organisasi Syafril Nasution mengatakan, target rekrutmen kader didaerah yang penduduknya di atas 1 juta adalah 2.000-3.000 orang. Adapun bila di bawah itu, target rekrutmen kader adalah 1.000- 1.500 kader. “Kepengurusan di 34 provinsi sudah terbentuk. Untuk kabupaten/kota kita berikan sampai akhir April. Adapun kecamatan mulai saat ini sampai Juli mendatang,” katanya. 

Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq menjelaskan, saat ini Perindo fokus pada dua hal, yakni penguatan struktur dan infrastruktur. Sebab struktur menjadi penting karena merupakan persyaratan undang-undang (UU). Kedua menang dalam pemilu. Maka infrastruktur harus lengkap. “Mereka akan menjadi kaki-kaki partai di akar rumput. Jadi lolos verifikasi adalah sesuatu yang harus dan menang adalah harus,” katanya. 

Rofiq menyebutkan, ada banyak hal yang harus dipenuhi agar lolos verifikasi. Misalnya susunan kepengurusan di provinsi harus 100%, kemudian kabupaten/ kota 75% dan kecamatan 50% “Ini harus terpenuhi secara faktual, mereka harus punya kantor, jelas di mana letaknya. Belum lagi kuota 30% bagi perempuan. Jadi banyak sekali persyaratan administratif, kalau nggak diperhatikan bisa tidak lolos,” ujar mantan Ketua Umum IMM itu. 

Hingga saat ini, kepengurusan Perindo sudah cukup signifikan. Kepengurusan di tingkat provinsi misalnya sudah 100% terbentuk. Di kabupaten/kota sudah 40%. Atas dasar itu, dia memprediksi sampai akhir tahun kepengurusan di tingkat kecamatan juga selesai dibentuk.

Artikel sudah :